Muliyawan : Era Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Pengawas Demokrasi

Mulyawan Dinar

Mulyawan Dinar

Tidak terasa semenjak Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik diundangkan pada tanggal 30 April 2008 yang mana dalam ketentuan penutup undang-undang tersebut(pasal 64) menyebutkan “ Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan”. Yang artinya undang-undang ini mulai berlaku pertanggal 1 Mei 2010, yang artinya pada saat itulah hak publik terhadap segala kebijakan peyelenggara negara dapat diakses oleh publik terkecuali hal-hal yang membahayakan negara dan harus dirahasiakan, akan tetapi terlepas dari itu semua kita harus menyambut berlakunya undang-undang ini dengan suka ciata kerana disitulah fungsi rakyat mengontrol segala kebijakan penyelenggara negara baik yudikatif, legislatif dan terlebih lagi pihak eksekutif dapat kita lakukan dengan adanya payung hukum ini (UU No 14 Tahun 2008).

Dalam penjelasan umum undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kulaitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan undang-undang tentang Keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas (4) kewajiabn badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Dalam artian setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaiatan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Kalau sepintas kita melihat penjelasan umum undang-undang tersebut  di atas maka nampaklah suatu gambaran bahwa betapa besar undang-undang ini memberikan akses kapada publik untuk mengontrol secara ketat suatu kebijakan yang selam ini rawan disalahgunkan karena tertutup oleh pintu birokrasi yang begitu ketat, karena banyanknya penyelanggara negara yang sangat tertutup dalam menyampaikan informasi kepada publik khsusnya dalam menentukan kebijakan, karena selama ini yang terlihat bahwa yang menyebabkan banyak penyelwengan adalah kebijakan-kebijakan yang tidak disertai itikad baik

Negara demokrasi

Indonesia saat ini sudah dikenal didunia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India dan sudah tentu harus dipahami bahwa negara yang menganut sistem demokrasi sangat dibutuhkan yang namanya suatu keterbukaan kepada publik karena disitulah peran publik mengontrol apakah para penyelenggara negara masih dalam bingkai demokrasi ataukah sudah keluar dari bingkai demokrasi yang sangat menjunjung keterbukaan walaupun disatu sisi masih ditoleri adanya pengecualian. Sehingga dengan akan berlakunya UU Nomorr 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hal ini menjadi kemenagan tersedndfiri bagi publik untuk ikut berperan aktif dalam mengontrol penyelenggara negara gar supaya tidak terjadi penyimpangan disana sini.

Karena disadari maupun kita tdak sadari bahwa salah satu yang merusak pelaksanaan tata kelola negara menuju keraha yang lebih baik karena tidak adanya kontrol publik secara langsung dalam artian publik hanya diberi ruanag kontrol keepada para penyelanggra negara dengan sistem perwakilan diparlemen baik dipusat maupun di daerah walaupun rakyat melihat bahwa kalau hanya sistem kontrol perwakilan yang dipakai hal tersebut tidak efektif kecuali diberikan hak publik untuk mengontrol secara langsung, sehingga dengan momen berlakuknay undang-undang ini merupakan kesempatan yang baik unutk publik untuk ikit berpartisipasi dalam mengelola negara ini yang sudah carut marut karena banyakanya kebijakan  yang disalahgunakan dan cenderung tidak memperjuangkan aspirasi publik.

Penulis : Hakim pada PN.Tamiang Layang Kalimantan Tengah

Perihal BarruNews
Terima Kasih Komentarnya, Ayo Kirimkan Tulisan/ Opini Atau Kegiatan Ataukah Kabar Kejadian Di Sekitar anda Untuk Diberitakan di BarruNews. Silahkan Kirim ke email : jurnalbarru@gmail.com ATAU Join Us Di Facebook : Barru News. Jangan Lupa Sertakan Foto.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: