Biarkan Gayus Jadi Staf Ahli

Oleh: Zainuddin (Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)

Zainuddin Abdullah

Zainuddin Abdullah

“Jadikanlah saya staf ahli Kapolri, atau staf ahli Jaksa Agung atau staf ahli ketua KPK. Akan saya bantu Kapolri atau Jaksa Agung atau ketua KPK untuk menangkap big fish, bukan hanya kakap melainkan paus dan hiu di semua lini di mana korupsi tumbuh subur. Saya berjanji dalam waktu dua tahun Indonesia bersih dari korupsi.” (Fajar, Selasa 11 Januari 2011). Itulah curahan hati Gayus Tambunan yang dituangkan dalam pledoi yang berjudul “Indonesia Bersih… Polisi dan Jaksa Risih… Saya Tersisih…”, yang dibacakannya sendiri di depan majelis hakim PN Jakarta Selatan.

Apa yang diungkapkan Gayus dalam pembelaannya bisa jadi merupakan kritik terhadap pengemban hukum praktis (Polisi, Jaksa, dan KPK) yang tidak mampu mengungkap keterlibatan orang-orang besar (the big boss) dalam kasusnya. Gayus Tambunan hanyalah pegawai biasa dengan Golongan III A, artinya Gayus hanyalah seorang anak buah yang secara hierarki struktur memiliki atasan. Sebagai anak buah tidak menutup kemungkinan Gayus adalah anak buah yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada pimpinannya. Oleh karena itu, proses hukum Gayus yang belum menyentuh “ikan kakap, ikan hiu, dan ikan paus” merupakan ulangan akrobat hukum yang terjadi di negeri ini, di mana semua orang sudah mafhum akhir dari sebuah proses hukum ketika ada orang besar terlibat di dalamnya. Ibarat permainan catur, Gayus adalah pion, harus selalu di depan dan siap dikorbankan untuk melindungi orang-orang besar di belakangnya.
Pembelaan Gayus yang ingin menjadi staf ahli harus disikapi sebagai sebuah protes hukum, mengapa hanya dirinya yang dijerat sementara ada orang lain yang turut menikmati hasil mafia pajak yang dilakukannya tidak tersentuh. Secara sederhana, Gayus tidak ingin sendirian menjadi pesakitan dalam kasusnya. Jadi, yang dibutuhkan Gayus dalam proses hokum yang menjeratnya adalah keadilan.
Kegagalan Pengemban Hukum
Istilah pengemban hukum praktis merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari secara nyata, meliputi pembentukan, penemuan, dan bantuan hukum (Meuwissen,1979). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengemban hukum praktis berasal dari berbagai macam latar belakang profesi, mulai dari anggota legislatif, eksekutif, polisi, jaksa, dan hakim hingga advokat.
Terkait Gayus yang ingin menjadi staf ahli Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK, pada dasanya hanya sekadar keinginan untuk membongkar kasus mafia pajak dan orang-orang besar yang terlibat di dalamnya. Kasus Gayus tampak seperti gunung es yang endapan dasarnya lebih besar dari apa yang tampak di permukaan dan pengemban hukum praktis hanya berkutat pada level permukaan. Inilah ketidakadilan yang dirasakan Gayus, jauh dari prinsip equality before the law dan equal justice under law.
Ketidakmampuan jaring pengemban hukum praktis untuk menjerat atau menangkap “ikan kakap, ikan hiu, dan ikan paus” itu menandakan kualitas dasar dan pola interaksi antarkomponen dalam sistem pengemban hukum praktis kita amat rendah. Hal ini terjadi karena para aktor pengemban hukum kita hanya mengemban tugas-tugas keprofesiannya secara individual tanpa mengindahkan tujuan (visi) kolektif, yaitu terciptanya produk pengembanan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat untuk masyarakat. Ketiadaan visi kolektif menandakan ketiadaan identitas dalam sistem pengembanan hukum kita (Haq, 2005).
Ketidakberdayaan pengemban hukum praktis kita menyentuh the big boss dalam kasus Gayus maupun kasus-kasus hukum lain merupakan cerminan kultur hukum yang buruk bagi pengemban hukum praktis yang terbangun secara sistematis di lingkup penegak hukum. Dalam pandangan Haq (2005) dikaitkan dengan kasus Gayus, telah terjadi kesalahan sistemik yang dilakukan oleh pengemban profesi hukum yaitu diabaikannya hierarki nilai dari nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sesungguhnya, hierarki nilai itu menempatkan keadilan pada tempat yang tertinggi dan utama, karena keadilan merupakan kebajikan yang paripurna dan menjadi simbol kehadiran moral dalam hukum. Konsekuensi logisnya, nilai kepastian dan kemanfaatan harus diabdikan untuk menciptakan keadilan, bukannya malah menggerogoti keadilan.
Pada dasarnya keadilan merupakan ruh dari hukum, ketika nilai-nilai keadilan sudah tercabut dari hukum, maka hukum dalam artian undang-undang hanyalah seonggok blangko kosong yang tidak bermakna apa-apa, ibarat manusia yang telah menjadi mayat karena kehilangan ruhnya.
Validasi Interaksi
Untuk mengungkap kasus Gayus secara terang-benderang, maka para pengemban hukum praktis harus memiliki tiga validitas interaksi sebagimana dikemukakan Habermas (1984), dalam communicative action-nya,yaitu: (i) validitas kebenaran, (ii) validitas kejujuran, dan (iii) validitas normatif.  Artinya, para pengemban hukum praktis (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) dalam menjalankan profesi hukum harus menyampaikan kebenaran secara jujur dalam rangka kebaikan atau kepatutan. Oleh karena itu, semua komponen pengemban hukum praktis sebagai sebuah sistem sosial harus berinteraksi secara normal tanpa merasa risih (istilah Gayus) apabila ada oknum anggota pengemban hukum tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana dan tidak harus melindunginya dengan alasan nama baik institusi. Di sinilah kredibilitas institusi dipertaruhkan apakah pimpinannya mau menyerahkan oknum anak buahnya yang diduga terlibat kasus hukum untuk diproses secara hukum, apabila tidak ada political will dan political action untuk memproses secara hukum oknum-oknum pengemban hukum yang terlibat tindak pidana, maka aktivitas pengembanan hukum telah gagal karena tidak adanya keseimbangan dalam penegakan hukum, pada hal dalam konteks hukum keseimbangan dapat dinterpretasikan sebagai keadilan dan keadilan dapat didedikasikan untuk pemeliharan keutuhan dan keberlanjutan kehidupan bersama (Haq, 2007)
Sementara, Gayus dalam pembelaannya di pengadilan pada tataran konteks validitas interaksi yang telah menyampaikan kebenaran secara jujur demi lancarnya proses hukum, tetapi ia mengalami nasib tragis karena segala informasi yang diceritakan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan polisi untuk mengungkap praktik mafia hukum justru menjadi bumerang baginya. Oleh karena itu, apabila seluruh komponen pengemban hukum praktis bekerja secara profesional dan proporsional, maka Gayus dan Gayus-Gayus lain tidaklah tersisih karena haknya untuk mendapakan keadilan dalam proses hukum telah terpenuhi.

Perihal BarruNews
Terima Kasih Komentarnya, Ayo Kirimkan Tulisan/ Opini Atau Kegiatan Ataukah Kabar Kejadian Di Sekitar anda Untuk Diberitakan di BarruNews. Silahkan Kirim ke email : jurnalbarru@gmail.com ATAU Join Us Di Facebook : Barru News. Jangan Lupa Sertakan Foto.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: